Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar usai mengikuti Upacara Peringatan HUT ke-79 DPR di Lapangan Nusantara III, DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024). Foto : Oji/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Hari ini, DPR RI memperingati HUT ke-79, yang jatuh pada 29 Agustus. Sebagai bagian dari sistem pendukung dari DPR RI, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI bertekad akan selalu mengevaluasi diri secara konsisten demi meningkatkan kualitas pelayanan. Aspek ini memainkan peran krusial guna mewujudkan parlemen modern.

Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar usai mengikuti Upacara Peringatan HUT ke-79 DPR di Lapangan Nusantara III, DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024). Dirinya pun mengapresiasi atas dukungan publik sehingga DPR memperoleh peningkatan citra lembaga sehingga berada pada peringkat 6 (enam) dari 8 (delapan) lembaga yang disurvei oleh Litbang Kompas periode Juni 2024.

“Survei publik itu mencapai nilai di atas 65 (persen). Saya kira itu juga apresiasi dari publik terhadap DPR. Ini bukti bahwa masyarakat sesungguhnya masih mempercayai (DPR),” tutur Indra kepada Parlementaria.

Tidak berhenti, Indra menyampaikan bahwa DPR memiliki sejumlah agenda yang diminati oleh generasi muda seperti Parlemen Remaja dan Kampus Merdeka. Sebagai informasi, setiap periode, angka pendaftar dari kalangan mahasiswa yang berpartisipasi dalam agenda Kampus Merdeka mencapai 60.000 calon peserta. Sedangkan, angka pendaftar dari kalangan mahasiswa yang berpartisipasi dalam agenda Parlemen Remaja mencapai 30.000 calon peserta.

“Padahal, kami hanya menerima sekitar 100-200 peserta setiap periode pembukaan (Kampus Merdeka atau Parlemen Remaja). Saya kira ini adalah bukti bahwa publik mengapresiasi apa yang dilakukan oleh DPR RI,” ungkapnya.

Memastikan kepercayaan tetap terjaga di tengah gejolak perubahan, ia mengingatkan agar seluruh unit kerja yang berada di bawah naungan Setjen DPR RI bersatu padu mendukung keterbukaan informasi publik. Baginya, keterbukaan ini menjadi kunci dalam proses pengambilan kebijakan terhadap kerja DPR. (um/rdn)